Buku Politik Beranda → Buku Politik. Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, Dan Diaspora Papua Rp 135,000 Rp 121,000. Buku Hukum (63) Buku Humor (38) Buku Inspirasi dan Spiritual (25) Buku Interior (31) Buku Kamus dan Bahasa (77) Buku Kesehatan (118) Buku Keterampilan (108) Buku Komik (11).

Saat kuliah di UNDIP semarang, mendapat mata kuliah Politik Hukum yang di ajarkan oleh Prof Arief yang sekarang menjadi salah satu Hakim di MK. Dalam kuliah ini kita membahas banyak materi dari buku Prof Mahfud MD yang berjudul Politik Hukum di Indonesia. Untuk Maka kuliah ini mendapatkan nilai “A”. Definisi Politik Hukum Dibawah ini ada beberapa definisi yang akan disampaikan oleh beberapa ahli yaitu: • Satjipto Rahardjo, Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara – cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat • Padmo Wahjono disetir oleh Kotam Y. Stefanus, Politik Hukum adalah kebijaksanaan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan criteria untuk menghukumkan sesuatu ( menjadikan sesuatu sebagai Hukum ). Kebijaksanaan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya.

Van Apeldorn, Politik hukum sebagai politik perundang – undangan. Politik Hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang – undangan. ( pengertian politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja. • Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Politik Hukum sebagai kegiatan – kegiatan memilih nilai- nilai dan menerapkan nilai – nilai.

Mahfud MD, Politik Hukum ( dikaitkan di Indonesia ) adalah sebagai berikut: a) Bahwa definisi atau pengertian hukum juga bervariasi namun dengan meyakini adanya persamaan substansif antara berbagai pengertian yang ada atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan. B) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan Bellefroid dalam bukunya Inleinding Tot de Fechts Weten Schap in Nederland Sesungguhnya ada banyak definisi yang diberikan oleh para ahli. Pada definisi-definisi yang diberfikan tersebut ternyata ada perbedaann batasan tentangf politik hukum. Politik Hukum Perundang-undangan: 1.Tertulis adalah Undang-undang yang bersifat Permanen. Tidak tertulis adalah Kebijakan Publik (bisa berubah “setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan keadaan”) Sehingga keadaan dan kebutuhan yang berubah-ubah inilah yang menyebabkan pembicaraan Politik Hukum menjadi sangat kompleks, sebab antara kebutuhan dan keadaan suatu negara dengan negara lain bisa berbeda, waktu lalu bisa berbeda dengan waktu sekarang.

Ruang Lingkup Politik Hukum Ruang Lingkup artinya situasi/tempat/faktor “lain yang berada di sekitar Politik Hukum yang berlaku sekarang, Hukum yang suidah berlaku dan Hukum yang akan berlaku. Obyek Politik Hukum Obyek yang dipelajari dalam Politik Hukum adalah Hukum-hukum yang bagaimana itu bisa berbeda-beda atau Hukum ini dihubung atau dilawankan dengan Politik. Ilmu Bantu Politik Hukum Yang dimaksud Ilmu bantu disini adalah Ilmu yang dipakai dalam mendekati/mempelajari Politik Hukum baik berupa konsep, “teori” dan penelitian. Sosiologi hukum dan Sejarah Hukum dalam hal ini sangat membantu dalam mempelajari Politik Hukum. Metode Pendekatan Politik hukum Metode adalah cara dalam mempelajari Politik Hukum Empirik adalah kenyataan (secara praktis untuk mendekati Politik Hukum adalah dengan melihat Konstitusi Negara) Sumber: Berikut adalah catatan kecil saya mengenai politik hukum yang di pelajar di kampus.

Sekali lagi banyak referensi yang ada di internet yang bisa dipelajari secara online yang meningkatkan kesadaran kita tentang politik hukum di Indonesia.