Dialihkannya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah membawa dampak turunnya standar pelayanan kepada masyarakat oleh beberapa pemda. Hal ini diakibatkan belum siapnya pemda dalam mengelola pembayaran secara online. Dulu saat masih dikelola oleh pemerintah pusat, pembayaran bisa dilakukan dengan mudah secara online baik melalui internet banking, mbanking, atau ATM dari hampir semua bank terkemuka di Indonesia. Pengalaman saya bayar via ibanking butuh waktu tak sampai 5 menit pembayaran PBB sudah diterima dan tanda bukti bayar bisa langsung dicetak. Semua pihak senang, pemerintah menerima PBB tepat waktu, masyarakat tidak repot dan senang bisa bayar tepat waktu terhindar dari denda.

Cek Tagihan PDAM Kabupaten Bandung. Sudah banyak perusahaan daerah air minum baik di kota dan atau kabupaten di seluruh indonesia yang memberikan pelayanan pdam online baik melalui kerjasama dengan berbagai bank dan toko waralaba serta kantor pos yang tersebar di seluruh pelosok indonesia. Begitu juga dengan bagaimana cara cek pdam online baik.

Pemerintah Kabupaten Bandung Jawa Barat adalah salah satu contoh pemda yang belum siap mengelola pembayaran PBB secara swa-online. Resminya di lembar tagihan PBB ditulis lokasi pembayaran bisa dilakukan melalui teller di kantor Bank BJB / BRI (tidak lagi bisa dilakukan swa-online) namun apa daya sejak tahun 2014, setiap kali datang ke bank yg resmi ditunjuk pun pihak bank selalu mengatakan sistem sedang tidak terhubung ke database Dispenda Kab Bandung (offline).

Bolak-balik lebih dari 10 kali ke bank yg ditunjuk statusnya selalu offline dan pembayaran tidak bisa dilakukan. Sungguh menghabiskan waktu, biaya dan tenaga, padahal saya hendak menjadi warga negara yg baik. Thn 2014 saya menyerah dan sampai batas waktu yg ditentukan (30 September) sy tidak sempat lagi bolak-balik ke bank hanya untuk menerima berita “sedang off-line Pak”. Saya pikir mudah-mudahan thn 2015 ada peningkatan pelayanan dan biarlah saya menanggung denda untuk kesalahan yg tidak sy lakukan dengan sengaja, tetapi semata akibat turunnya standar pelayanan. Awal Agustus 2015 saya menerima tagihan PBB 2015, sy datang ke cabang Bank BJB terdekat bermaksud membayar tagihan th 2014 (+denda) dan 2015 sekaligus, dan dan bisa Anda duga, hanya DEJA-VU yang saya dapatkan, teller mengatakan hal yg saya dengar 1 thn yg lalu “sedang off-line Pak.” Saya tanya kapan online, teller tidak bisa memastikan.

Lalu sy tanya nomor telepon Bank BJB tsb dengan maksud untuk menelepon dulu memastikan sedang online supaya saya bisa langsung bayar. Meskipun teller memberikan nomor telepon dia mengatakan tapi gak ada jaminan Pak. Mungkin saat bapak telepon kami sedang online, tapi beberapa menit bapak datang bisa saja koneksinya offline lagi. Nontonmovie33. Lalu bagaimana solusinya? Ya bapak sering-sering saja datang ke bank untuk memeriksa status. Bagaimana kalau saya titip saja uangnya disini, saya minta tanda terima sementara saja, kapan sedang online langsung bayarkan nanti tanda terima aslinya sy ambil.

Teller jawab, maaf tidak bisa Pak. Saya tidak tahu apakah Pemkab Bandung berpikir warganya tidak memiliki pekerjaan dan bisa disuruh buang-buang waktu untuk sekedar mengecek status online ke Bank BJB. Oh ada alternatif lain Pak, datang saja ke Dispenda Kab Bandung, langsung bayar disana pasti bisa. Memang bisa, tapi selain jaraknya jauh dan macet, di sana pun antrian cukup panjang dan yang PALING POKOK adalah MENGAPA DITULIS BANK BJB DI LEMBAR TAGIHAN PBB SEBAGAI PAYMENT POINT kalau nyatanya tidak bisa? Beberapa hari kemudian tgl 6 Aug 2015 pk.12.15 saya kebetulan lewat Bank BJB Jl. Kopo 54, Astana Anyar, Jawa Barat 40241, saya mampir untuk mencoba siapa tahu sedang ONLINE. Namun hebatnya kali ini, sebelum sampai di meja teller saya dicegat satpam dan ditanya keperluannya.